Beranda»Due Diligence Suatu Pendekatan Dalam Penanganan Masalah Hukum
FOKUS UKSW
04 May 2011 00:43
Due Diligence: Suatu Pendekatan dalam Penanganan Masalah Hukum

Pentingnya uji kepatutan (Due Diligence) dokumen hukum ketika suatu perusahaan akan melakukan tindakan hukum, telah menghasilkan suatu pendekatan baru untuk mendiagnosa sengketa-sengketa hukum. Pendekatan Due Diligence bertujuan untuk menghindari kelalaian yang berpotensi menimbulkan biaya-biaya operasional yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam tindakan-tindakan hukum yang dilakukan suatu perusahaan.

Due Diligence sebagai suatu pendekatan ini mengemuka dalam kuliah umum “Due Diligence: Suatu Proses Uji Kepatutan Dokumen Hukum & Sebagai Suatu Pendekatan Dalam Penanganan Masalah Hukum” yang diselenggarakan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW pada Rabu (20/4) di Ruang Probowinoto kampus UKSW, Salatiga.

Hadir sebagai pembicara Dra.  Sunarsih La Rangka, S.H., M.H., advokat Jakarta khusus bidang hukum perusahaan, litigasi perkara perdata dan penerjemahan dokumen-dokumen hukum.

Sebagai advokat, Sunarsih berpengalaman menangani klien yang melakukan suatu tindakan hukum tanpa melalui proses Due Diligence terlebih dahulu sehingga menyebabkan kerugian baik materi maupun non-materi. Akan tetapi menurut Sunarsih, pendekatan Due Diligence sebenarnya tidak hanya diperlukan terbatas lingkup suatu perusahaan terkait kegiatan bisnisnya.

Menurut Sunarsih, tujuan kuliah umum ini bukan hanya ingin mentransfer pengetahuan mengenai Due Diligence,  tapi lebih pada menanamkan nilai pola pikir untuk menggunakan pendekatan Due Diligence dalam setiap tindakan hukum yang akan dilakukan.

“Saat ini sekedar kenal apa itu Due Diligence saja sudah cukup, mahasiswa akan sadar Due Diligence itu penting ketika ia terjun ke dunia praktis nanti,” kata Sunarsih.

Sunarsih belajar hukum di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Sebelumnya, ia meraih sarjana di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UKSW pada 1986. Merintis program internasional studi Jepang di UKSW, dan ikut tim penyusun kurikulum mata kuliah bahasa Inggris hukum di Fakultas Hukum UKSW. Saat ini Sunarsih adalah advokat di SUNARSIH LA RANGKA & Associates di Jakarta.

Di Indonesia, Due Diligence awalnya hanya diterapkan di bidang pasar modal. Regulasi pasar modal menempatkan Due Diligence sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana kepada publik. Kini Due Diligence merambah pada kegiatan-kegiatan terkait tindakan merger dan akuisisi perusahaan, bahkan telah menjadi suatu pendekatan dalam melakukan transaksi yang memiliki dampak substansial terhadap perusahaan dan diaplikasikan untuk menangani sengketa hukum.

Menjembatani Jurang

Magister Ilmu Hukum UKSW intens menggelar forum-forum akademis yang melibatkan alumni dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum. Ini adalah salah satu upaya menjembatani jurang pemisah antara praktik hukum dan kajian akademik hukum di perguruan tinggi.

“Diharapkan pertemuan antara dunia praktik dan dunia akademik yang tercipta melalui forum ini akan menghasilkan sesuatu yang baru dan menajamkan pemahaman mahasiswa sehingga lebih peka menghadapi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum,” kata Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UKSW.

Dalam kuliah umum ini, Tri Budiyono juga menyampaikan salah satu hasil rapat kerja Fakultas Hukum UKSW yang membuka kesempatan bagi kalangan praktisi hukum untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Hukum UKSW. Kebijakan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Fakultas Hukum UKSW.  (edu_mihfh/upk_bphl).