Beranda»Profesi Hukum Perlu Modal Integritas
FOKUS UKSW
18 April 2017 16:43
Profesi Hukum Perlu Modal Integritas

Profesi Hukum Perlu Modal Integritas

Profesi hukum atau legal profession merupakan salah satu profesi yang terhormat bila dibandingkan profesi lain. Bukan karena letak strata sosial yang lebih tinggi atau karena memiliki kewenangan dibidang hukum, tapi dikatakan demikian karena profesi hukum memiliki keluhuran dan tanggung jawab sebagai penjaga moral publik.

Sangat disayangkan, keluhuran profesi ini semakin hari semakin terdegradasi dikarenakan faktor penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut ditegaskan oleh Dr. Yudi Kristina, S.H., M.H., dari Kejaksaan Agung saat menjadi narasumber dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Selasa (11/4) di Balairung Universitas.

Disampaikan mantan Jaksa KPK tersebut, terdegradasinya keluhuran profesi hukum ini akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum. “Kunci kepercayaan adalah integritas, sehingga dalam lembaga penegak hukum harus diisi oleh orang-orang terseleksi  yang memiliki initegritas dalam menjalankan tugasnya serta dapat menjadi teladan,” tutur beliau.

Mulai dari lingkungan kampus

Dr. Yudi Kristina yang juga merupakan dosen tidak tetap di Fakultas Hukum UKSW ini menambahkan integritas dapat mulai dibangun dari lingkungan kampus tempat dibentuknya calon-calon pelaku profesi hukum. Diakuinya Indonesia membutuhkan orang yang berani, cerdas, dan jujur.

Seminar yang mengangkat tema “Menggairahkan Profesi Hukum sebagai Profesi yang Bermartabat” ini juga menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Amin Ismanto,S.H.,M.H. Amin berpendapat untuk mengambalikan citra profesi hukum sebagai profesi yang bermartabat haruslah dibangun dari pribadi masing-masing.

Beliau mencontohkan, profesi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya bersih. Profesi hakim yang diharapkan adalah selalu mengindahkan aturan-aturan atau kode etik serta memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

“Selama ini banyak yang beranggapan bahwa sistem hukum di Indonesia yang bobrok, padahal kalau semua sudah dijalankan sesuai kode etik dapat dipastikan bahwa yang bermasalah adalah oknumnya bukan sistemnya,” tegas Amin.

Faktor

Sementara itu narasumber lainnya, Dr. Marihot J. Hutajulu, SH.,MHum., dosen Fakultas Hukum UKSW berpendapat bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi  lunturnya keluhuran profesi hukum.

“Untuk membangun sistem peradilan yang lebih baik, peran profesi hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil pekerjaannya, tetapi juga ditentukan oleh pilihan moral yang tersedia bagi profesi hukum tersebut. Semakin tinggi standar pilihan moral yang diambil oleh profesi hukum tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia,” imbuhnya.

Seminar Hukum Nasional kali ini dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH UKSW, Dr. Christina Maya Indah, S.,SH.,M.Hum ditandai dengan pemukulan gong. Beliau berharap dengan hadirnya narasumber yang merupakan professional di bidangnya dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta untuk terjun di bidang profesi hukum. Seminar ini sekaligus diharapkan dapat menjadi pendidikan hukum ditengah keprihatinan atas lunturnya keluhuran profesi hukum. (chis/upk_bphl/foto:chis).