Beranda»Tahun Politik Media Dihimbau Tidak Sebarkan Hoax
FOKUS UKSW
30 January 2019 17:13
Tahun Politik, Media Dihimbau Tidak Sebarkan Hoax

Tahun Politik, Media Dihimbau Tidak Sebarkan Hoax

Talkshow bertajuk “Democracy Party” digelar di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Senin (28/1) siang. Acara yang dihelat oleh Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Fakultas Teologi UKSW ini menghadirikan Ketua Dewan Pers Indonesia Ir. Yosep Stanley Adi Prasetyo, Peneliti Reza Alexander Antonius Wattimena, dan dosen Fakultas Teologi UKSW Pdt. Dr. Tony Tampake, M.Si., sebagai narasumber.

Koordinator Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teologi, Pdt. Gunawan Yuli S. Prabowo, D.Th., membuka talkshow secara resmi. Diawal, Gunawan Y. S. Prabowo menyampaikan acara ini relevan dengan persiapan dalam menyambut tahun politik.

Menurutnya, tahun politik sebenarnya menjadi saat yang tepat untuk berpesta demokrasi. Namun pada sisi lain pesta demokrasi kerap diwarnai oleh sikap politik menyimpang. Demokrasi menjadi tercoreng oleh sikap politik yang buruk hingga menimbulkan kemunduran nilai-nilai moral kemanusiaan.

“Besar harapan, talkshow ini hadir untuk mengajak kita, khususnya mahasiswa sebagai pemuda untuk berani berpikir dan bertindak dewasa dalam menyikapi isu-isu politik. Pemuda masa sekarang atau kaum milenial memiliki hak yang utuh dan pengaruh yang kuat dalam berpolitik, sehingga sangat perlu dibekali pengetahuan persepsi politik yang baik,” terangnya.

Mengawali sesi pertama, Ketua Dewan Pers Indonesia Ir. Yosep Stanley Adi Prasetyo memaparkan mengenai kondisi pers Indonesia yang memprihatinkan serta pengaruh kuat pers dalam pergolakan arus politik Indonesia.

Disebutkannya, saat ini ada sekitar 47.000 media baik cetak maupun elektronik di Indonesia namun hanya 2.400 media yang terverifikasi. Sisanya merupakan media yang kredibilitasnya patut dipertanyakan.

Kondisi saat ini, menciptakan media baru hingga mengarahkan kontennya sesuai kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan hal yang sangat mudah. Ditambah dukungan akses digital dan online yang sangat praktis, bahkan membuat informasi hoax dapat dengan mudah tersebar.

Berpengaruh

Wakil Ketua dan Komisioner Komnas HAM ini mengatakan kehadiran media juga turut mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Ada banyak media yang tidak berimbang, bersifat provokasi dan berdasar pada kepentingan politik tertentu. Pada akhirnya pemberitaan media yang “dipelintir” akan berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan tegas, Yosep Stanley menyebut media sebaiknya membangun citra positif guna memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa sistem trias politika di Indonesia kini menjadi trias koruptika.  

“Opini ini beranjak dari masalah yang dialami para pemimpin bangsa yang terjerat kasus korupsi. Kondisi tersebut telah mengalihkan rasa kepercayaan dan optimisme publik kepada pemerintah. Sesungguhnya media pers menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan media hadir bukan untuk membingungkan publik namun berkontribusi lebih dalam perjalanan politik,” terangnya.

Sementara itu, Reza Alexander Antonius Wattimena yang memaparkan materi mengenai politik identitas mengungkapkan bahwa politik identitas harus dipandang secara kosmopolitan, sehingga tidak akan menimbulkan isu-isu dan masalah politik.

“Politik identitas sebaiknya dipandang secara menyeluruh tanpa memihak atau terpengaruh  pada identitas tertentu. Politik identitas perlu dipandang tanpa rasa diskriminasi, eksklusif, dan selektif. Kemudian, masalah dan isu politik dapat dikendalikan apabila politik dipandang secara insklusif, yaitu memandang segala sesuatunya secara sederhana dan apa adanya, tanpa mengklaim bahwa identitas sendiri atau golongan tertentu jauh lebih baik dibandingkan identitas yang lain,” ujar alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta tersebut.

Senada, Pdt. Dr. Tony Tampake, M.Si., menyebut politik identitas sangat erat kaitanya dengan kehidupan politik Indonesia yang sangat multikultural. Disebutkannya, politik identitas dapat terlihat jelas dari iklan-iklan politik yang mengarah pada simbolisasi agama dan etnisitas tertentu.

“Konten agama dan etnis menjadi suatu hal yang sangat sensitif dalam dunia politik apabila dipandang secara berlebihan. Bukan suatu larangan apabila simbolisasi agama dicampur adukkan dalam panggung politik, karena agama juga menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap memiliki pemahaman identitas politik yang luas dan terbuka pada hal-hal yang baik,” ujarnya.

Para peserta nampak antusias mengikuti talkshow ini. Hal ini nampak dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan dalam dua termin tanya jawab. Talkshow ini ditutup dengan kompetisi video yang berkonten sesuai dengan tema talkshow. (chis/upk_bpha/foto:gde_bpha).