Beranda»Direktur Hukum Dan Perjanjian Ekonomi Kemenlu Beri Kuliah Umum Di Uksw
FOKUS UKSW
12 March 2019 17:04
Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemenlu Beri Kuliah Umum di UKSW

Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemenlu Beri Kuliah Umum di UKSW

Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar Kuliah Umum bertema “Telaah Putusan MK terkait Pengujian UU tentang Perjanjian Internasional”, Jumat (8/3).

Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa FH UKSW ini berlangsung di aula Ds. Tan Ik Hay Kampus UKSW Jalan Kartini dengan narasumber Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, L. Amrih Jinangkung, S.H., LL.M., serta Ninon Melatyugra, S.H., M.H., yang sekaligus bertindak sebagai moderator.

Mewakili Dekan FH UKSW, R.E.S Fobia, S.H., MIDS., berharap kuliah umum ini dapat menjadi jembatan menuju terjalinnya kerja sama yang erat antara FH UKSW dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Pelaksanaan kuliah umum ini termasuk kegiatan akademik yang baik. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang publik internasional seperti perjanjian internasional. Besar kemungkinan nantinya topik ini dapat diangkat sebagai kajian penelitian untuk tugas akhir atau pun skripsi,” jelasnya.

Mengawali pemaparan materi kuliah umum kemarin, L. Amrih Jinangkung membahas beberapa materi pokok mengenai perjanjian internasional, judical review UUPI, keputusan MK, dan penafsiran pemerintah atas putusan MK.

Disampaikan Amrih, saat ini ada sekitar 4000 perjanjian internasional yang disimpan oleh Kemenlu, bahkan yang dibuat sejak awal kemerdekaan RI. Membahas tentang perjanjian internasional, maka subyeknya adalah negara dengan negara.

Tunduk hukum

“Berdasarkan kovensi WINA dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, diartikan bahwa perjanjian internasional dibuat oleh pemri dengan negara atau organisasi internasional, dengan bentuk atau nama tertentu, serta tunduk pada hukum internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik,” jelasnya.

Amrih Jinangkung menambahkan, pemberlakuan perjanjian internasional beserta ratifikasinya oleh UU dan Perpres disesuaikan dengan isi Pasal 10 dan Pasal 11.

Lebih lanjut, mengenai Free Trade Agreement (FTA) dan Bilateral Investment Treaties (BIT) sebagai latar belakang judical review UUPI turut disampaikan Amrih pada kesempatan kemarin. FTA merupakan perjanjian internasional dibidang perdagangan yang salah satu substansinya mengatur mengenai pembukaan market akses barang dan jasa. Sedangkan BIT merupakan perjanjian internasional dibidang investasi yang memberikan beragam bentuk perlindungan bagi investor menuntut ganti rugi terhadap negara (Investor State Dispute Settlement - ISDS).

Terkait ISDS, dikatakan Amrih bahwa sepanjang tahun 2004 hingga2016 terdapat 7 sengketa ISDS dengan klaim ganti rugi bernilai jutaan US dollar terhadap Indonesia.

Adapun menutup sesi pemaparan materi kuliah umum, Ninon Melatyugra yang merupakan dosen FH UKSW membahas mengenai telaah judicial review Putusan MK terhadap UU Perjanjian Internasional, dengan objek perkara yaitu UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya pada Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1).

Hingga akhir kegiatan, peserta nampak antusias. Secara bergantian, sejumlah peserta mengkritisi konten lewat berbagi pertanyaan. Hal menarik lainnya, L. Amrih Jinangkung membagikan beberapa buku kepada peserta yang aktif bertanya pada saat sesi tanya jawab  berlangsung. (njun_jurkam/chis/upk_bpha/foto:gde_bpha).