Beranda»Indonesia Belum Seratus Persen Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
FOKUS UKSW
17 June 2019 16:01
Indonesia Belum Seratus Persen Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia Belum Seratus Persen Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu terkait langkah Indonesia dalam mengeimplementasikan program – program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen bersama para kepala negara di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikupas pada seminar nasional, Senin (17/6) di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Tema “SDGs: Paradigma Baru dalam Pembangunan” diangkat dalam seminar yang menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua Departemen Geografi Pembangunan UGM Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., praktisi birokrasi di Bappelitbagda Kota Salatiga Suryo Sakti Hadiwijoyo, S.Si, M.H., serta Dekan FISKOM UKSW Dr. Ir. Royke R. Siahainenia M.Si.

Dalam paparannya, Prof. Baiquni menyebut SDGs merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia. Tujuan ini dicanangkan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai tujuan pembangunan bersama hingga tahun 2030. SDGs sekaligus menjadi pengganti Tujuan Pembangunan Milenium yang dicanangkan pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

“Agenda-agenda SDGs akan mengisi pembangunan berbagai negara di seluruh dunia. Di Indonesia, kita memulainya sendiri dari tingkat desa. Kunci suksesnya tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut tak lain ada pada pemimpin, mulai dari pusat hingga daerah. Pemimpin yang mau terus berinovasi khususnya,” imbuhnya.

Penulis buku “Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia” ini menambahkan kepemimpinan dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai tingkatan telah mampu membuat perubahan lebih baik dengan melibatkan partisipasi masyarakatnya. Inovasi kepemimpinan dapat mendorong semangat warga untuk terlibat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Namun, menurut Prof. Baiquni perlu disadari masih banyak pula tantangan dan hambatan yang harus diatasi melalui inovasi dan institusi yang melembaga dan berjangka panjang. Oleh karena itu penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan keteladanan di berbagai lini dan level kepemimpinan.

Sementara itu, Suryo Sakti Hadiwijoyo dalam kesempatan tadi mengatakan bahwa SDGs telah menjadi aturan yang harus diterapkan dalam perencanaan pembangunan di seluruh negara. Namun di Indonesia sendiri belum seluruh pimpinan daerah paham akan pentingnya penerapan SDGs.

“Inovasi dalam pelayanan publikpun sejauh pengamatan saya belum menyentuh pada fokus dan upaya pencapaian target SDGs. Sebagai sebuah perubahan paradigma pembangunan, belum diikuti dengan perubahan mind set dan culture set para pemangku kepentingan,” tutur penulis sejumlah buku ini.

Komitmen Indonesia

Adapun, Dr. Royke Sehainenia menyatakan komitmen Indonesia terhadap SDGs dituangkan dalam UU Pasal 32/2009. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya perlu mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS bertugas untuk mengendalikan agar pembangungan tidak menyalahi lingkungan.

Di Indonesia sendiri, Royke melihat sejumlah pembangunan belum dilakukan dengan mengacu Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Mungkin hanya sekitar 30 persen pembangunan yang berjalan sesuai amdal, ini harus menjadi perhatian seluruh pihak,” tegasnya.

Seminar yang berlangsung selama kurang lebih 90 menit ini mengerucut pada gagasan diadakannya pertemuan rutin oleh berbagai pihak seperti pemerintahan untuk memperoleh masukan dari akademisi termasuk mahasiswa terkait pembangunan daerah.

“Usai mengikuti seminar ini kami berharap mahasiswa bisa memahami isu-isu global tentang SDGs yang dikembangkan di Indonesia. Mahasiswa juga memperoleh gambaran umum tentang pemetaan masalah-masalah yang dihadapi negara dalam upaya mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan,” tutur Alvianto Wahyudi Utomo selaku koordinator seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM) UKSW ini. (chis/upk_bpha/foto:gde_bpha).