Tiga pembicara dihadirkan oleh Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) untuk mengupas topik “Pilkada (Jawa Tengah) di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Penanggulangannya”, dalam webinar yang diadakan Jumat (19/6). Ketiga pembicara tersebut adalah Direktur PSHTK UKSW Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum, Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom dan Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka, S.H., M.H. Kegiatan hasil kerjasama PSHTK UKSW dengan KPU dan Bawaslu Jawa Tengah ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi serta anggota KPU dan Bawaslu. 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat Pilkada di 21 kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang sedianya diadakan pada September diundur pelaksanaannya di bulan Desember tahun ini. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi dikatakan Yulianto Sudrajat menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah dalam hal anggaran. Dijelaskan Yulianto, penyelenggaraan pilkada harus sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku dan hal itu akan berimbas pada jumlah TPS, petugas dan juga sarana dan prasarana.

“Untuk menghindari kerumunan, sebelumnya dalam satu TPS yang bisa 800 pemilih dibatasi maksimal 500 pemilih. Impilkasinya ke anggaran karena berimbas pada jumlah TPS, petugas dan lainnya. Selain bentuk kampanye dan debat publik juga menyesuaikan. Tidak ada kampanye terbuka dan untuk debat publik juga akan diadakan tanpa pendukung dan disiarkan. Ini tantangan bagi kami penyelenggara dan hal ini juga baru pertama kali terjadi. Tetapi saya berharap tingkat partisipasi masyarakat tetap baik,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikannya, pihaknya terus berkoordinasi KPU kota dan kabupaten agar pelaksanaan pilkada nantinya berjalan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan publik, kami harapkan ada peran influencer juga dalam hal ini,“imbuhnya.

Senada, Fajar Saka juga mengungkap bahwa anggaran menjadi salah satu tantangan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

“Anggaran tetap jadi tantangan, yaitu bagaimana dengan anggaran yang ada tetap pilkada berjalan sesuai standar, misalnya dalam hal penyediaan APD untuk petugas. Tantangan lainnya adalah netralitas ASN dan tentang pemanfaatan fasilitas negara, penyaluran bantuan sosial; hal ini menjadi perhatian Bawaslu,” katanya.

Sebagai pemateri terakhir, Dr. Umbu Rauta menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan warga menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi covid-19. Menurutnya, kita tidak bisa menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan pilkada hanya ke KPU dan Bawaslu saja.

“Perlu kerja kolaboratif antara penyelenggara, pemerintah, paslon, parpol, pemilih, organisasi non pemerintah dan komponen lainnya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan juga sukses kualitas demokrasi,” katanya.

Karena itulah menurut Dosen Fakultas Hukum UKSW ini diperlukan pendidikan politik dan etika bagi pemilih, peserta, penyelenggara dan pemerintah. Selain itu juga diperlukan regulasi, beschikking dan beleids berkualitas.

“Hal ini juga dibarengi dengan sosialisasi regulasi, beschikking dan beleids secara massif dan tentu juga diperlukan komitmen dan kolaborasi pihak yang berkepentingan,” pungkasnya. (upk/chis_bpha/dokumentasi: bpha).